Answer is Near

Definisi diplomasi menurut Kamus Inggris Oxford, yaitu diplomasi adalah “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis, atau seni para diplomat”.2 Diplomasi juga dapat diartikan sebagai alat pelaksanaan dari adanya hubungan luar negeri yang mana diplomasi harus sejalan dengan politik yang digariskan oleh pemerintahnya yaitu untuk mencapai kepentingan nasional negaranya seperti kepentingan ekonomi, politik, militer, sosial dan budaya. Istilah diplomasi ini muncul setelah terjadinya perang dunia I dan II, yaitu bagaimana dunia ini dapat menciptakan suatu perdamaian dengan mengurangi konflik-konflik antar negara di dunia. Diplomasi erat hubungannya dengan hubungan antar negara, dimana diplomasi disebut sebagai seni dalam mengedepankan kepentingan suatu nengara melalui negosiasi dengan cara damai dalam berhubungan dengan negara lain. Jika cara damai ini gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mendapatkan tujuannya.

Pada jaman dahulu diplomasi hanya digunakan sebagai dialog antar negara yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan antar bangsa dimana actor utama dalam diplomasi adalah state atau government. Ini merupakan track pertama dalam diplomasi dan biasanya diplomasi track 1 ini bersifat tertutup dan masih dimungkinkan adanya kecurigaan antar negara. Kecurigaan inilah yang biasanya menyebabkan kegagaan dalam berdiplomasi, karena sifat tertup itu merupakan hambatan dalam berdiplomasi.

Namun di era globalisasi sekarang ini diplomasi track 1 tidaklah relevan dan dianggap kurang efektif, karena itulah muncul track 2 yang mana diplomasi ini lebih bersifat terbuka dan actor dalam diplomasi tidaklah hanya government tetapi juga non-government maupun individu. Karena inilah muncul istilah “everyone is an ambassador”. Istilah tersebut mengartikan bahwa setiap manusia dapat menjadi duta. Hal ini juga membuat diplomasi sekarang ini terbagi menjadi beberapa bentuk diplomasi, salah satunya adalah diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral adalah suatu bentuk diplomasi atau kesepakatan dan negosiasi yang dilakukan oleh dua negara saja. Diplomasi bilateral ini merupakan diplomasi lama sehingga dahulu actor utamanya adalah government, namun di era sekarang government tidaklah lagi menjadi actor utama dalam diplomasi bilateral tetapi setiap orang dapat melakukan diplomasi bilateral.

2. Bentuk Diplomasi Bilateral Indonesia dan Jepang

Dalam melihat hubungan antara Indonesia dan Jepang, selama ini antara Indonesia dan Jepang telah banyak melakukan hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang dan ini dilakukan tidak hanya melalui state dengan state ataupun antara government dengan government tetapi bisa melalui multi jalur. Adapun elemen-elemen dari multi track diplomacy adalah:

· Government
· NGO (Non Government)
· Bussinees
· Private Citizen
· Research, Training, and Education
· Activism
· Religions
· Funding
· Communications and media

Awal hubungan Indonesia-Jepang ini dimulai pada tahun 1950an dimana kedua Negara mulai membahas masalah pemampasan perang sebagai bentuk pergantian kerugian yang diakibatkan oleh Jepang di Indonesia pada masa perang dahulu. Lalu kemudian Indonesia membuka kantor perwakilan Indonesia di Tokyo sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempermudah perundingan mengenai pemampasan perang tersebut. Dan pada tahun 1958, akhirnya diadakan penandatanganan hubungan diplomatik antara kedua Negara tersebut yaitu Indonesia-Jepang. Sejak itulah kedua Negara telah banyak melakukan penandatanganan persetujuan dan melakukan kerjasama dibidang pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan.

Disinilah teori multi track diplomacy digunakan untuk melihat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang. Adapun bentuk diplomasi bilateral antara Indonesia-Jepang dalam lima elemen teori multi track diplomacy yaitu government, bussines, funding, private citizen dan research, traning, education.

Government to Government

Bentuk diplomasi bilateral yang dilakukan oleh government to government yaitu adanya pertukaran duta besar dimana perwakilan Duta besar Indonesia berada di Jepang, dan begitu juga sebaliknya yaitu perwakilan yaitu duta besar jepang yang berada di Indonesia. Tak hanya itu saja, banyaknya kunjungan-kunjungan yang dilakukan antara pemerintahan Indonesia dan pemerintah jepang.

Business and Funding
Dalam kerjasama bisnis, disini dapat di contohkan kerjasama indo-jepang dibidang ekonomi perdagangan, investasi dan pinjaman. Bagi Indonesia, jepang merupakan Negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Seperti banyaknya produk-produk buatan jepang yang terpasar di Indonesia, seperti mobil, motor, alat-alat elektronik, makanan, dll. Sedangkan jepang mengimpor barang-barang hasil sumber daya alam seperti holtikultura, hasil tambang, minyak, dll.

Tak hanya itu saja, indo-jepang jg melakukan kerjasama yaitu peminjaman uang, yang mana jepang banyak memberikan pinjaman uang kepada Indonesia guna untuk perbaikan ekonomi Indonesia dan pembangunan infrastuktur Indonesia. Indo-jepang juga melakukan kerjasama di bidang investasi. Jepang merupakan salah satu Negara yang mempunyai investasi terbesar di Indonesia, contohnya banyak didirikan perusahaan jepang di Indonesia yang mana tenaga kerjanya adalah warga Indonesia. Oleh karena itu, jepang termasuk salah satu Negara pensuplai lapangan kerja di Indonesia.

Private Citizen
pada elemen ini dapat dicontohkan kerjasama antara Indonesia dan jepang dalam bidang politik. Pada kerjasama ini Jepang dan Indonesia sama-sama saling memberikan retribusi politik. Jepang mempunyai kekuatan politik dimata dunia khususnya di wilayah Asia. Sebenarnya kekuatan ekonomi Jepang itulah yang menjadi kekuatan politiknya. Inilah yang membuat ketergantungan Indonesia terhadap bantuan Jepang, dimana Jepang sering memberikan bantuan ekonomi terhadap Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan politi Indonesia kurang maksimal, namun meskipun demikian Jepang masih memuji politik luar negeri yang dilakukan Indonesia terhadap jepang karena menurut Jepang hal ini juga menguntungkan bagi Indonesia dalam sektor perdagangan. Sehingga hal ini juga dapat memperikan perkembangan, perbaikan dan kemajuan bagi Indonesia.

Research, Training, and Education

Tidak hanya kerjasama dibidang ekonomi saja, indo-jepang juga melakukan kerjasama di bidang social budaya. Contohnya adanya pelatihan yang diberikan jepang kepada Indonesia yaitu dalam 3 bidang yakni masalah kesehatan, pertanian dan tranportasi. Selain itu, adanya kerjasama di bidang pendidikan dan budaya. Upaya kerjasama dibidang pendidikan ini dipicu oleh tingkat penerimaan dan pengaplikasian pendidikan yang masih rendah di Indonesia, sehingga indo-jepang melakukan pertukaran pelajar, yang mana banyak warga Indonesia yang bersekolah disana dan begitu jg sebaliknya. Banyak juga tenaga pengajar jepang yang berada dan mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia.

Di bidang kebudayaan, Indonesia memperkenalkan berbagai macam budaya Indonesia dan juga menjaga citra baik Indonesia. Seperti halnya adanya festival tari yang diadakan di Jepang yang turut membawa penari Indonesia untuk menunjukkan kebolehannya di Negara Jepang dan Jepang pun sangat menukai budaya Indonesia karena keberagamannya tersebut. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini banyak budaya jepang yang masuk di Indonesia seperti halnya model-model pakaian jepang, style rambut dan harajuku yang disukai oleh kebnyakan anak muda di Indonesia, serta adanya atau banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan kursus bahasa jepang. Inilah bukti dan bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia-Jepang dalam bidang sosial budaya.

Dari berbagai contoh-contoh hubungan diplomasi Indonesia-Jepang, disini dapat kita lihat bahwa hubungan bilateral antar Indonesia dan Jepang itu terjalin sangat baik. Dimana banyak terjadi hubungan diplomasi dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh jepang dan Indonesia dalam semua aspek bidang. Sehingga dapat kita katakan bahwa diplomasi Indonesia-Jepang ini terlihat telah berhasil.

Contoh Kasus Diplomasi Bilateral antara jepang dan indonesia seperti

Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan kerjasama Joint Crediting Mechanism (JCM) yang merupakan skema perdagangan karbon secara bilateral. Dokumen kesepakatan telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2013. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, telah menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 7 Agustus 2013 di Tokyo.

Mekanisme JCM adalah kerjasama bilateral yang mengedepankan investasi berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Sebagai negara maju, Jepang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya (GRK) sampai dengan level 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020. Target tersebut akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dan melalui proyek pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta Jepang namun dilakukan di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang, melalui mekanisme JCM. Mekanisme ini akan menjadi insentif bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan rendah karbon di Indonesia . Pemerintah Jepang diuntungkan karena sebagian dari hasil penurunan emisi GRK di proyek-proyek investasi di Indonesia akan dapat diklaim sebagai penurunan emisi negaranya. Indonesia juga mendapatkan manfaat yang besar, baik manfaat ekonomi maupun lingkungan, dari kerjasama JCM tersebut.

Ditegaskan oleh Duta Besar Jepang di Indonesia, Yoshinori Katori, “Jepang mempunyai teknologi canggih yang dapat memberikan kontribusi dalam mendukung proyek-proyek rendah emisi karbon. Melalui perusahaan swastanya yang memiliki pengalaman dalam implementasi teknologi pengurangan emisi, Jepang dapat memfasilitasi investasi dan kerjasama kepada Indonesia melalui proyek JCM”.

Kesepakatan JCM diproses melalui konsultasi antarnegara dan di antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Pada Mei 2012, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Koordinasi Perundingan Perdagangan Karbon Antarnegara (TKPPKA) sebagai counterpart dalam diskusi dan perundingan JCM dengan pihak Jepang. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Pelaksana Perundingan yang diketuai oleh Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tim ini juga melibatkan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang merupakan focal point perundingan perubahan iklim di Indonesia, serta kementerian teknis dan lembaga pemerintah terkait. Tim ini juga beberapa kali menyelenggarakan lokakarya untuk menjaring pandangan dan masukan dari lembaga non-pemerintah, termasuk perusahaan.

Persiapan dan pembahasan JCM antara Indonesia dan Jepang telah dilakukan sejak tahun 2010. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Pemerintah Jepang melalui beberapa kementeriannya telah memberikan dana hibah kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan studi kelayakan (feasibility studies) pelaksanaan proyek-proyek di bawah skema JCM di Indonesia. Sampai saat ini telah dilakukan 57 (lima puluh tujuh) studi kelayakan, yang terdiri dari studi di bidang energi terbarukan (dari sumber panas bumi, hidro, dan biomassa), efisiensi energi, transportasi rendah karbon, Carbon Captured and Storage (CCS), pertanian rendah karbon, dan kegiatan berbasis kehutanan. Dua aspek kelayakan utama yang dianalisis dalam studi-studi tersebut adalah skema pembiayaan dan metodologi penghitungan emisi GRK. Metodologi yang akan diterapkan perlu dipastikan akan memenuhi standar ilmiah sehingga hasil pengurangan emisi dari proyek JCM dapat diakui di forum/mekanisme internasional. Segera setelah penandatanganan kesepakatan JCM ini, Pemerintah Indonesia dan Jepang akan memulai implementasi beberapa kegiatan JCM yang sudah dikaji kelayakannya, antara lain proyek-proyek efisiensi energi dan energi terbarukan.

Di tengah krisis ekonomi global dan ancaman dari perubahan iklim, kedua negara yakin bahwa JCM akan membawa angin segar dan menumbuhkan optimisme bahwa investasi ekonomi dan pengurangan emisi GRK dapat berjalan beriringan. Implementasi proyek rendah karbon di Indonesia melalui JCM juga diharapkan akan menjadi katalis untuk pengembangan skema-skema perdagangan karbon jenis baru, di luar skema Clean Development Mechanism (CDM) yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat penurunan permintaan yang drastis.
Bagi Indonesia, JCM menjadi salah satu langkah penting dan nyata untuk mewujudkan komitmen yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 yaitu pengurangan emisi GRK nasional sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan internasional, pada tahun 2020, dihitung dari tingkat emisi jika Indonesia tidak melakukan upaya pengurangan emisi.

Kerjasama antara Jepang dengan Indonesia juga ditingkatkan melalui JIEPA (Japan Indonesia Economic Partnership Agreement), yakni kerjasama perdagangan dan penanaman modal yang diberlakukan sejak 1 Juli 2008. JIEPA memberikan kesempatan untuk melakukan perdagangan ekspor-impor antara Jepang – Indonesia dengan tarif yang rendah. Perjanjian ini diharapkan nantinya akan meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Makna utama JIEPA adalah manfaat langsung perdagangan seperti Ihwal pembebasan tarif, secara keseluruhan mencapai sekitar 92 persen yang berlaku bagi produk industri mineral dari yang diekspor Indonesia ke Jepang, menyusul produk pertanian, kehutanan, dan perikanan .

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Bilateral antara Jepang dengan Indonesia

1. Faktor pendukung : Jepang dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Bagi Indonesia, dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa, peningkatan investasi jepang di Indonesia, serta sumber bantuan luar negeri bilateral terbesar. Sedangkan bagi jepang, berkepentingan memperluas akses pasar bagi produknya serta mempererat hubungan kerjasama dan saling ketergantungan.

2. Faktor penghambat : Histori Indonesia yang pernah menjadi negara jajahan Jepang. Namun, beberapa usaha Jepang dalam memberikan bantuan kepada Indonesia telah berhasil memperbaiki lagi hubungan Indonesia dengan Jepang. Kehadiran Doktrin Fukuda yang memperlihatkan betapa Jepang ingin menjadi Negara yang bersahabat juga memiliki peran penting dalam hal ini. Doktrin ini dipelopori oleh perdana menteri jepang pada tahun 1977, Takeo Fukuda, yang dikenal dengan diplomasi “dari hati ke hati”.

III. KESIMPULAN

Dalam melihat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang dapat kita lihat menggunakan teori multi track diplomasi yang didalamnya terdapat 9 element yaitu Government, Non-Government, bussinees, private citizen, activism, religion, funding dan research, traning, and education. Adapun hubungan bilateral Indonesia-Jepang ini telah terjadi sejak tahun 1950an yang ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian mengenai pemampasan perang. Namun seiring perkembangan dunia internasional sekarang ini, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Sehingga sekarang ini banyak terjalinnya kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

IV. DAFTAR PUSTAKA
http://www.kompasiana.com/cheycilia/hubungan-diplomatik-antara-indonesia-dan-jepang-dalam-perspektif-teori-multi-track-diplomacy_550f1484a333110d34ba7d89

http://www.artikelsiana.com/2015/03/Manfaat-Bentuk-Kerja-Ekonomi-Internasional.html#_

http://www.ekon.go.id/berita/view/indonesia--jepang-sepakati.197.html#.VW_S8E_vO01

http://www.slideshare.net/genokgagah/k-30117551